febyrahma 5 years ago

[URL=https://kronologi.id/]Berita indonesia terkini[/URL] Pemangkasan tunjangan kinerja kawasan (TKD) tidak diberlakukan bagi segala pekerja negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tersedia kurang lebih golongan PNS yang tetap mendapatkan TKD penuh, yaitu PNS yang terperosok langsung sungguh-sungguh perlakuan Covid-19. Hal tersebut diatur dalam Tata tertib Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 mengenai Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam Rangka Perlakuan Covid-19 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 19 Mei 2020.

Pasal dua Ayat 1 Pergub tersebut menyebutkan kedudukan PNS yang mengekang Covid-19 dan tidak akan dipangkas TKD-nya, yakni:

- Stamina kesehatan dan daya penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah perih umum daerah (RSUD) atau pusat keselesaan masyarakat (puskesmas) DKI
- Petugas pemulasaran jenazah dengan langkah pasien Covid-19 - Petugas pemakaman kunarpa dengan prosedur orang sakit Covid-19 - Alat pengelola data kesahihan epidemilogis Covid-19
- Petugas yang terperosok langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Tua-tua tim perangkat kawasan (SKPD) harus menceritakan daftar nama PNS dan calon PNS di SKPD-nya yang berhak menerima TKD penuh karena [URL=https://pwhm.net/jasa-poles-marmer-murah-di-tulungagung/]jasa poles marmer tulungagung[/URL] mengekang Covid-19 kepada Anies melalui Sekretaris Wilayah.

Usulan nama PNS dan calon PNS itu nantinya mau diverifikasi oleh menjulang pelaksanaan tambahan rezeki PNS. Daftar seri yang diverifikasi mau diajukan Sekda DKI kepada Anies. Ruang nama yang disetujui Anies nantinya mau ditetapkan melalui ketetapan Sekda. Kepala Lembaga Kepegawaian Daerah (BKD) Jakarta Chaidir menunjukkan, pihaknya saat itu masih menunggu serta memverifikasi usulan karet kepala SKPD. Kita sedang tunggu surah usulannya. Ada kurang lebih (usulan) sedang dicek kembali. (TKD PNS Dinas) Kesehatan telah pasti (tidak dipangkas), terutama di RSUD dan puskesmas, ujar Chaidir saat dihubungi Kompas. com, Jumat (29/5/2020).

Berdasarkan Pergub Nomor 49 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta memangkas 25 persen TKD PNS, sementara 25 premi lainnya ditunda pembayarannya. Selain itu, Pemprov DKI juga memotong 25 persen dorongan pemungutan pajak ruang dan menunda pembayaran 25 persen yang lain, serta tidak menutup tunjangan transportasi penata usaha pengelola struktural. Seluruh nilaian tersebut dialihkan dalam penanganan Covid-19 hewan dampaknya.

APBD rontok
Target pendapatan pajak Pemprov DKI Jakarta pada 2020, diperkirakan merosot hingga 55 persen akibat pandemi Covid-19. Gubernur Anies mengatakan, pendapatan atas sektor pajak diperkirakan hanya mencapai Rp 22, 5 triliun dari target dahulu lebih dari Rp 50 triliun. "Pendapatan pajak turun atas Rp 50, 17 triliun menjadi Rp 22, 5 triliun, tinggal 45 premi, " ujar Anies. Secara keseluruhan, nilaian pendapatan dan kos daerah (APBD) DKI tahun 2020 pula diprediksi anjlok, sama sekali tersisa hampir separuhnya. APBD yang terus Rp 87, 9 triliun merosot maka Rp 47, dua triliun. Tinggal 53 persen. Belum sempat di dalam cerita Pemprov DKI Jakarta, kami mengalami penurunan pendapatan sebesar berikut, yaitu lebih mulai Rp 40 triliun, kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta, sulit dia, akhirnya kudu memangkas anggaran mengacu pada drastis di tidak sedikit sektor [URL=https://canvas.instructure.com/about/26691313]https://canvas.instructure.com/about/26691313[/URL], baik kos langsung maupun bukan langsung. Pemprov DKI juga harus merealokasi sejumlah anggaran, dikategorikan belanja pegawai, dalam dialihkan menjadi perkiraan penanganan Covid-19 serta dampaknya. "Tahun berikut tiada lagi pendirian baru, tidak terselip lagi belanja dana awal kecuali terkait penanggulangan banjir, dan bukan ada belanja yang tidak cuman prioritas, " ucapnya. Meskipun demikian, Anies menuturkan, Pemprov DKI tetap mempertahankan nilaian bantuan untuk kelompok prasejahtera, seperti perkiraan untuk penerima Kuitansi Jakarta Pintar (KJP) Plus dan yg lain. Program-program yang tersekat dengan bantuan orang kebanyakan prasejahtera dipertahankan. Nilaian sebesar Rp 4, 8 triliun utk rakyat prasejahtera tdk diubah, tutur Anies.